BANDUNG – Pemerintah Daerah Kota Cirebon targetkan nilai BB untuk evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2019 mendatang. Penilaian SAKIP 2018 untuk Kota Cirebon sudah mengalami peningkatan dari A ke B gemuk.
Demikian dikatakan oleh Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH usai penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bandung, Senin (28/1).
“Kami bersyukur, Kota Cirebon dapatkan nilai B. Tapi sudah B gemuk, sudah mendekati BB. Hasil ini harus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kota Cirebon,” kata Azis.
Penilaian ini, menurut Azis, telah menunjukkan jika sistem pengelolaan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan di Kota Cirebon telah berjalan dengan baik. Tahun depan, lanjutnya, Pemerintah Kota Cirebon targetkan mendapatkan BB. Karena itu, dirinya akan segera menyampaikan hasil penilaian SAKIP ini sekaligus melakukan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon.
“SAKIP ini adalah kunci agar pembangunan yang dilaksanakan bisa mensejahterakan seluruh warga Kota Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H Asep Dedi MSi mengungkapkan, untuk SAKIP Kota Cirebon pada 2017 lalu Kota Cirebon mendapatkan nilai 62 lebih dan untuk 2018 naik menjadi 65,48. Dan untuk mencapai predikat BB sudah dekat dimana tahun depan di targetkan Untuk mencapai target tersebut.
”Dibutuhkan kesungguhan dari seluruh perangkat daerah di Kota Cirebon, mulai dari pimpinan hingga ke bawahnya. Semuanya harus kerja untuk bisa mencapai target pembangunan,” kata Asep.
Untuk mencapai nilai BB tersebut, lanjut Asep, strategi pun telah dirancang. Diantaranya peningkatan dari sisi perencanaan, RPJMD dan Renstra dari masing-masing perangkat daerah sasaran dan indikator kinerja berorientasi hasil.
”Nilai dari masing-masing perangkat daerah SAKIP nya juga harus mencapai A. Minimal B atau BB,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat, bahwa banyaknya anggaran yang terserap bukan menjadi indikator untuk keberhasilan pembangunan di daerah. Keterserapan anggaran, kata dia, bukan suatu ukuran. Terserap baik, tapi untuk kegiatan yang juga berdampak positif bagi masyarakat.
”kepala daerah tidak langsung saja percaya pada laporan. Kami memnta mereka untuk turun langsung ke lapangan. Harus turun, periksa lagi, belajar dan konsultasikan,” ungkap Ridwan Kamil.
SAKIP merupakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan di daerah. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (CP-06)
Be the first to comment on "Targetkan SAKIP Nilai BB, Walikota Sebut Nilai B Jadi Motivasi ASN Kota Cirebon"