Banyak Jabatan Kosong, 17 Eselon II Ikuti Uji Kompetensi

KEJAKSAN – Pemerintah Daerah Kota Cirebon menggelar uji Kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang bertempat di salah satu hotel, di Jalan Siliwangi, Kamis (27/12).

Uji komperensi tersebut untuk mengisi 91 jabatan struktural kosong dari eselon II hingga eselon IV-B. Kekosongan jabatan struktural karena batas usia pensiun, meninggal dunia dan lainnya.

Sebanyak 17 pejabat eselon II mengikuti uji kompetensi. Hadir pada acara pembukaan Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati dan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Asep Dedi MSi.

“Atas nama Walikota Cirebon, saya membuka kegiatan uji Kompetensi eselon II. Ini proses pengisian jabatan yang masih kosong,” kata Eti kepada awak media.

Eti mengungkapkan, hasil uji kompetensi nantinya akan dilakukan rotasi jabatan. Pimpinan tinggi pratama merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan yang diembannya.

”Tentu dalam melaksanakan tugas setiap pejabat pimpinan harus menjamin akuntabilitas sesuai dengan jenjangnya masing-masing,” ungkapnya.

Masih kata Eti, pada akhirnya Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan melakukan open bidding untuk mengisi jabatan yang kosong. Berdasarkan data jabatan yang kosong yaitu terdapat lima jabatan eselon II B, eselon III A terdapat delapan jabatan, eselon III B terdapat 10 jabatan, eselon IV A terdapat 54 jabatan dan eselon IV B terdapat 14 jabatan.

“Sesegera mungkin akan dilakukan open bidding dan mengisi kekosongan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Cirebon, H Asep Dedi MSi mengatakan, uji kompetensi dalam rangka proses penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga, didapatkan pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki kesesuaian antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan.

“Kemungkinan besar Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Namun tentunya proses perijinan ke Kemendagri tetap dilakukan,” kata Asep. (CP-06)