Siap Berikan Solusi, Ketua Tim Koordinasi Penataan PKL Minta Data Pasti Pedagang

KEJAKSAN – Polemik tuntutan penataan yang disampaikan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di tiga ruas jalan, yakni Jalan Wahidin, Kartini dan Siliwangi usai diterapkannya Yustisi PKL oleh Satpol PP terus bergulir. Atas hal itu, Ketua Tim Koordinasi Penataan PKL meminta kepastian data para PKL untuk diberikan solusinya.

Setelah beberapa waktu lalu, berkali kali pedagang di tiga ruas jalan tersebut mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasnya, hingga mengadakan hearingdenagn SKPD yang memiliki tugas melakukan penataan. Namun, tetap saja para pedagang belum menemukan jawaban atas permintaan yang mereka sampaikan, yakni penataan.

Sebagaimana diketahui, saat hearing dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) beberapa waktu lalu, para pedagang hampir ricuh karena tidak menemukan solusi dari permintaan yang disampaikan. Dimana saat itu pihak DPKUKM meminta waktu untuk berkoordinasi dengan tim koordinasi penataan PKL Kota Cirebon. Karena mereka mengaku penataan bukan hanya tugas DPKUKM, namun juga ada peran Timkor disana.

Atas hal tersebut, Ketua Tim Koordinasi Penataan PKL Kota Cirebon, Asep Dedi mengatakan, bahwa ia sudah mengetahui tuntutan yang disampaikan PKL, dan pada dasarnya, timkor sendiri mendukung penuh langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP.

“Kita dukung penuh langkah Satpol PP, mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik,” kata Asep kepada Cirebonpos, Jumat (14/12).

Namun demikian, Asep menyikapi tuntutan penataan yang dilayangkan para pedagang harus ada kepastian data terkait para pedagang yang saat ini mempermasalahkan penataan. Pasalnya, lanjut Asep, penataan PKL sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

“Penataan sudah kita lakukan, nah sekarang mereka harus dipastikan dulu, pedagang yang lama atau yang baru, karena yang terdata sudah kita lakukan penataan dan pemberdayaan,” ujarnya.

Untuk menyikapi tuntutan para pedagang di tiga ruas jalan, kata Asep, pihaknya akan mengupayakan solusi untuk mereka. Karena untuk tiga ruas jalan, pihaknya juga akan tegas tidak akan memberikan kelonggaran.

“Kita akan cari solusi bersama. Hanya saja tetap, enam ruas jalan, yang sekarang tiga dulu yang diutamakan. Itu dengan tegas tidak boleh ada pedagang disitu,” tandasnya. (CP-06)