Digrudug PKL Tiba-tiba, Komisi II Baru Jadwalkan Pertemuan Resmi Besok

KEJAKSAN – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) menggeruduk Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (3/12) untuk menemui para anggota dewan.

Pantauan dilapangan, massa tersebut berkumpul sejak pagi hari di Jalan Siliwangi depan Gedung Dewan. Dan, meraka menahan diri untuk tidak langsung masuk ke area gedung. Pasalnya pada saat itu di Griya Sawala sedang berlangsung rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Cirebon Pengganti Antar Waktu (PAW).

Tanpa adanya surat pemeritahuan sebelumnya, massa beramai-ramai masuk gedung sesaat sesuai rapat, massa masuk ke Griya Sawala menemui beberapa anggota dewan yang ada di ruangan.

Di dalam Griya Sawala, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menemui langsung massa tersebut.

Dari aspirasi yang terjadi di lokasi, para pedagang meminta dewan untuk memfasilitasi pedagang dengan pihak terkait agar dapat kembali berjualan, pasalnya, pedagang menilai razia yang digelar hampir setiap hari, membuat mereka tidak berjualan.

“Setiap hari pak, kami ditertibkan Satpol PP, kalau begini saya tidak bisa cari makan, saya dan teman-teman hanya meminya solusi, jangan hanya dirazia, kami pedagang minta juga solusinya, ditata dan ditempatkan,” ujar salah satu pedagang kepada Agung Supirno.

Usai mendengarkan segala keluh kesah pedagang, Agung Supirno mengungkapkan, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak terkait PKL, pada Selasa (4/12) besok. Selain itu, pihaknya pun akan berupaya melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik terkait persoalan ini.

“Para PKL ini datang tanpa surat pemberitahuan. Kami temui untuk menjelaskan, kewenangan instansi mengenai PKL ini. Kami akan jadwalkan pertemuan bersama pihak terkait, untuk mencari solusi perosalan PKL ini,” katanya.

Setelah diberi pemahaman oleh anggota DRPD, massa membubarkan diri dengan tertib.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini petugas Satpol PP intens menggelar operasi yustisi terhadap PKL. Khususnya di Jalan Siliwangi dan Kartini guna menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2016. (CP-06)