CIREBON – Dewan Perwakilan Daerah RI menggelar acara Forum Group Discusion (FGD) bersama Keraton Kasepuhan dengan mengangkat tema “Mambangun Budaya Nasional Berbasis Bahari”, Sabtu (21/7). Acara ini digelar sebagai ajang kolaborasi rutin antara DPD dan stakeholdere lainnya terkait dengan tema yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menuturkan, dengan membangun dan menumbuhkan kekuatan ketahanan budaya nasional terutama bahari sangatlah penting. Masih kata dia, terdapat dua aspek besar yaitu inisasi perancangan Undang-Undang masyarakat adat untuk menyongsong kegiatan nasional pagelaran Keraton Nusantara di Sumenenp di Oktober mendatang.
“FGD ini untuk menerima masukan terkait budaya yang dijaga dan dirawat sebagai jati diri bangsa. Budaya menjadi pintu terdepan kemajuan atau kerusakan dimana masuknya nilai-nila moderenisasi,” paparnya.
Masih lanjut dia, hancurnya sebuah bangsa karena kehilangan jati dirinya. Salah satunya, kata dia, budaya yang selama ini sudah terbangun sejak lama. Ditambah lagi, dengan adanya inisiasi visi besar di pemerintahan sekarang yakni sebagai poros maritim dunia menjadi posisi stretegis geopolitik dimana terdapat perebutan kepentingan nasional.
“Jangan dipengaruhi oleh kepentingan luar, namun tetap mempengaruhi untuk kepentingan luar,” jelasnya.
Dirinya melihat, bila saat ini terdapat kekosongan. Adapun yang dimaksud kekosongan tersebut yaitu kurang mengakui keberadaan budaya adat, namun tidak terwadahi hingga saat ini. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi konflik bila tidak segera dibuatkan Undang-Undang.
Setidaknya, kata Nono, bilamana Undang-Undang tersebut sudah terbentuk maka akan mengatur serta menjaga kebudayaan agar tetap ada keberadaannya sebagai potensi ekonomi. Setelah Undang-Undang keluar maka diharapkan olehnya seluruh stakeholdere untuk memperkokoh budaya. Dimana, kata dia, saat ini cukup banyak konflik dibeberapa daerah seperti tanah transmigrasi yang terlalu jauh masuk kedalam tanah adat.
“Pembahasan Undang-Undang sudah final di DPD. Tapi, belum diketahui sudah masuk dalam prolegnas atau tidak ditargetkan selesai pada tahun ini,” tandasnya.
Sementara itu, Sultan Sepuh XIV, PRA Arief Natadiningrat, kebudayaan telah di amanahkan oleh konstitusi. Namun, kebudayaan menjadi program paling rendah dibandingkan program-program strategis lainnya. Dengan adanya acara seperti ini, kata dia,diharapkan mampu mengangkat kembali budaya khausunya budaya yang berbasis bahari.
“Identitas kita sekarang sudah terdapat benang merah, yaitu masyarakat yang produktif, toleran, terbuka dan gotong royong,” jelasnya.
Selain itu, disebutkan pihaknya, bila budaya sudah sedikit terdegradasi yang disebabkan dengan adanya media sosial. Bahkan dikatakannya, konsiderat masyarakat adat saat ini sudah di marjinalkan dan merasa heran kepada penyelenggara negara karena sudah sedikit melupakan nilai kebudayaan.
“Saya secara pribadi heran dengan pemerintah sekarang yang sudah melupakan arti sejarah,” tandasnya. (CP-02)
Be the first to comment on "Gandeng Keraton Kasepuhan, Wakil Ketua DPD RI Gelar FGD Budaya"