Kunjungi SMKN 1 Mundu Cirebon, SBH Ingatkan Disdik dan KCD Tak Bedakan Seragam P3K dengan ASN

CIREBON – Bersama Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ir H Sri Budiharjo Hermawan MIPol menggelar kunjungan kerja ke SMKN 1 Mundu Cirebon, Senin (13/11). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menyuarakan aspirasinya kepada Dinas Pendidikan dan KCD terkait perlakuan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan. Beliau mengajukan permintaan kepada Dinas Pendidikan dan KCD untuk tidak membedakan seragam antara kedua kelompok tersebut.

“Saya mengangkat isu ini karena saya percaya bahwa setiap tenaga pendidik, baik ASN maupun PPPK, memiliki peran yang sama dalam memberikan kontribusi pada dunia pendidikan. Perlakuan setara, termasuk dalam hal seragam, merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan kerja keras mereka,” ujar Ir H Sri Budiharjo Hermawan MIPol yang akrab disapa SBH.

SBH menekankan, pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan merata bagi semua pihak terlibat. “Saat ini, seringkali kita melihat perbedaan perlakuan, termasuk dalam hal seragam, antara ASN dan PPPK. Saya berharap agar Dinas Pendidikan dan KCD dapat mempertimbangkan untuk tidak membuat perbedaan ini, sehingga semua tenaga pendidik dapat merasa dihargai dan setara,” paparnya.

Dalam kunjungannya ke SMKN 1 Mundu Cirebon, SBH juga berinteraksi dengan guru dan siswa, mendengarkan aspirasi mereka, serta memberikan motivasi untuk terus berprestasi. “Saya ingin memastikan bahwa setiap sekolah di wilayah ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari segi sarana prasarana maupun tenaga pendidik yang berkualitas,” katanya.

Sebagai wakil rakyat Dapil Cirebon-Indramayu, ingin terus berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan sektor pendidikan di Jawa Barat. “Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, dan kita harus bersama-sama menciptakan kondisi yang mendukung agar setiap anak dapat mendapatkan pendidikan berkualitas dan setara,” tambahnya.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mengangkat isu kesetaraan dalam dunia pendidikan, terutama terkait seragam bagi ASN dan PPPK. Harapannya, adalah agar langkah ini dapat menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil di Jawa Barat. (CP-06)