DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Jaminan Kesehatan Diperkuat

CIREBON – Keterbatasan anggaran masih membayangi jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon. Untuk Tahun 2027, anggaran layanan kesehatan melalui skema Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hanya dialokasikan sekitar Rp2 miliar.

Atas hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi SH MH, menilai, alokasi tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Terlebih, anggaran itu diperuntukkan bagi dua rumah sakit.

Dalam pembahasan APBD Tahun 2027 bersama Dinas Kesehatan, DPRD berharap pembiayaan bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan tetap menjadi perhatian.

“Harapan kami, satu rumah sakit bisa mendapatkan Rp5 miliar. Akan tetapi, semuanya terbentur aturan,” ujar Khanafi.

Ia menjelaskan, warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak bisa begitu saja menggunakan skema Jamkesda atau SKTM. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pasien.

Selain jaminan kesehatan, pembahasan APBD 2027 juga mencakup dukungan pelayanan ibu hamil dan persalinan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Khanafi menyebut, alokasi BOK mencapai sekitar Rp29 miliar untuk 60 puskesmas. Ia berharap anggaran tersebut dapat memperkuat pelayanan bagi ibu hamil hingga persalinan, termasuk membuka peluang layanan gratis sesuai ketentuan program.

Namun, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program tersebut masih belum terbit. Karena itu, mekanisme pemanfaatan anggaran untuk pelayanan ibu hamil dan persalinan masih menunggu kejelasan.

“Harapan saya, program tersebut bisa menangani ibu-ibu yang melahirkan secara gratis. Akan tetapi, juklak dan juknisnya masih belum keluar,” katanya.

Di luar pembiayaan layanan kesehatan, Komisi IV juga mendorong peningkatan fasilitas pelayanan dasar. Salah satunya melalui rencana pembangunan baru Puskesmas Winong di Kecamatan Palimanan.

Khanafi menyebut anggaran sekitar Rp2 miliar telah direncanakan untuk pembangunan puskesmas di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selama ini, lokasi Puskesmas Winong dinilai terlalu sempit. Selain berada di atas tanah desa, kondisi lahan yang terbatas menyulitkan pengembangan fasilitas dan peningkatan pelayanan.

Dengan pembangunan di lokasi baru, fasilitas kesehatan tersebut diharapkan lebih representatif. Letaknya yang berada di pinggir jalan besar. Cukup strategis untuk mendukung pelayanan masyarakat. Termasuk ketika arus mudik dan arus balik Lebaran, saat kebutuhan layanan kesehatan di jalur lalu lintas meningkat.

Anggota DPRD Partai Golkar itu berharap, anggaran pembangunan tersebut dapat dipertahankan hingga pembahasan di Badan Anggaran DPRD. Dengan begitu, rencana pembangunan yang telah diharapkan sejak Tahun 2025 itu bisa direalisasikan pada Tahun 2027. (CP-10)