Komisi I Tekankan Pentingnya Penguatan Stabilitas Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan

CIREBON – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menekankan penguatan stabilitas daerah dan tata kelola pemerintahan di daerah kepada Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rabu (8/4).

Penguatan stabilitas daerah dan tata kelola pemerintahan merupakan fondasi krusial yang penting untuk mendorong berbagai aspek pembangunan dan kemajuan di tingkat lokal.

“Secara umum, kedua hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan,” kata Ketua Komisi I, Rohayati, dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025.

Lebih lanjut, penguatan stabilitas sosial, politik dan keamanan, katanya, penting untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Stabilitas politik dan keamanan daerah, didukung tata kelola yang transparan, memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

“Hal ini menarik investor untuk menanamkan modal, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Rohayati.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I, Nova Fikrotushofiyah mengatakan, selain kemajuan ekonomi, penguatan stabilitas daerah dan tata kelola pemerintahan juga bisa mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, bisa memastikan pelayanan publik (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) berjalan lebih efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Nova.

Ia melanjutkan, hal itu bisa memengaruhi tata kelola keuangan daerah yang hari ini dihadapkan pada kebijakan efisiensi, serta meningkatkan kepercayaan publik.

“Stabilitas keamanan dan politik mencegah konflik sosial, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pembangunan infrastruktur dan program sosial dapat berjalan berkesinambungan tanpa terhambat isu-isu politik,” lanjutnya.

Berdasarkan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tugas mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Dorongan dan evaluasi terhadap Kesbangpol menjadi kewajiban DPRD agar kinerja pembangunan di daerah lebih progresif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Ita Rohpitasari mengatakan, bahwa Kesbangpol memiliki tugas memastikan stabilitas daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kesbangpol dituntut proaktif dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi konflik sosial, radikalisme, dan aksi teror sedini mungkin. Selain itu, Kesbangpol juga memiliki tugas membina dan memfasilitasi dialog dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) untuk memastikan mereka legal dan menjaga kondusivitas.

“Oleh karena itu, untuk mendukung tugas itu, Kesbangpol Kabupaten Cirebon telah menggelar kegiatan pendidikan politik serta seminar wawasan kebangsaan guna meningkatkan literasi politik masyarakat, hingga mengurangi apatisme dan meningkatkan partisipasi pengawasan partisipatif,” kata Ita.

Kesbangpol Kabupaten Cirebon juga telah menjalankan fungsinya untuk membantu pemerintahan daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

“Dengan semua itu, Kesbangpol berharap peningkatan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya, politik dalam negeri, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah bisa dilakukan dengan lebih optimal,” ujar Ita. (CP-10)