Kritik Keras Data PBI BPJS, USK: Dibalik Angka, Jutaan Nyawa Rakyat Melayang

CIREBON – Pemkot Cirebon harus hadir memberikan keyakinan kepada rakyat atas penonaktifan penerima PBI BPJS. Rakyat tak cukup dengan jawaban berupa angka-angka statistik. Mereka butuh solusi yang nyata.

“Jangan sampai kesalahan petugas dalam membuat data kepesertaan BPJS JK lalu rakyat yang dijadikan korban. Ini tidak adil alias dzolim,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau (USK) yang mengkritik keras penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan belakangan ini yang dilakukan oleh Kementrian Sosial RI.

USK menyoroti, ketidaksesuaian data peserta BPJS PBI JK yang mencapai 143,9 juta jiwa, mencerminkan lebih dari 50% penduduk Indonesia.

“Menurut data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon, kita kena imbas penonaktifan sebesar 30 ribuan peserta,” katanya.

Ia merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Cirebon segera mencari solusi reaktivasi 30 ribuan peserta nonaktif dan membenahi ekosistem data di tingkat Kelurahan melalui Forum Musyawarah Kelurahan (Muskel).

Politisi PDIP yang akrab disapa USK ini menegaskan, bahwa persoalan BPJS bukan sekadar masalah teknis statistik, melainkan persoalan keselamatan nyawa ribuan warga Kota Cirebon.

Ditambah, USK menyoroti ketidaksinkronan data antara jumlah peserta PBI yang ditanggung APBN dan APBD Kota Cirebon.

Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan, agar kebijakan pemerintah tidak lagi berbasis pada data statistik yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Jaminan kesehatan lahir dari prinsip kegotongroyongan dan nirlaba yang diperjuangkan dengan sangat sulit,” tegasnya.

Menanggapi polemik penonaktifan 30 ribuan peserta berkategori penyakit katastropik, USK memberikan dua rekomendasi tegas kepada pemerintah Kota Cirebon, pertama reaktivasi segera. USK mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali 30 ribuan peserta yang dinonaktifkan. Menurut hitungannya, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 10 miliaran bila perlu dicover dari APBD Kota Cirebon.

“Ini bukan uang saya, bukan uang kita, ini uang rakyat. Pak Walikota pasti setuju karena ini soal nyawa rakyat,” ujarnya.

Kedua, kata dia, pembenahan ekosistem data desa/kelurahan. USK meminta pendataan dimulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan agar lebih akurat dan tepat sasaran.

“Ini bukan soal deretan angka atau Power Point. Keberhasilan kita adalah ketika anggaran itu tepat sasaran bagi rakyat. Kita percaya di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan,” pungkasnya. (CP-06)