Momentum Hari Anti Korupsi, Taufik Hidayat Ajak Masyarakat Jabar Perkuat Integritas dan Pengawasan Publik

BANDUNG – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Taufik Hidayat SH menegaskan kembali pentingnya komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Momentum Hari Anti Korupsi harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar H Taufik.

Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penegakan hukum yang tegas, perbaikan sistem birokrasi, maupun peningkatan peran serta masyarakat. DPRD, menurutnya, terus berupaya melakukan fungsi pengawasan agar anggaran publik dikelola dengan akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat. Transparansi adalah kunci, dan pengawasan harus diperkuat agar tidak ada ruang bagi korupsi,” tambahnya.

Selain itu, H Taufik menilai bahwa pendidikan antikorupsi sejak dini sangat penting untuk membangun budaya integritas. Ia mendorong agar sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan di Jawa Barat memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap kegiatan pembelajaran dan pembinaan karakter.

“Budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak awal. Generasi muda perlu dibekali pemahaman tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan etika publik,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih berani melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan anggaran di lingkungan sekitar. Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan mempersempit ruang bagi para pelaku korupsi.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat harus turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan kejanggalan. Inilah bentuk keberanian moral yang harus kita bangun bersama,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, H. Taufik mendorong Pemprov Jabar dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang transparan melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas SDM, serta komitmen moral dari seluruh aparatur negara.

“Hari Anti Korupsi harus menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat komitmen. Dengan integritas yang kuat dan pengawasan yang optimal, Jawa Barat dapat menjadi contoh daerah yang bersih dan terpercaya dalam pengelolaan pemerintahan,” pungkasnya. (CP-06)