CIREBON – Bupati Cirebon bersama Kemenko PMK, membuka secara resmi Temu Inklusi Nasional ke-6 yang berlangsung di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 590 peserta dari 24 provinsi di Indonesia yang tinggal bersama warga dalam skema live in, sekaligus merayakan kolaborasi antara pemerintah, organisasi difabel, masyarakat desa, serta berbagai pihak lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Imron menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki 4.342 warga difabel dengan ragam kebutuhan yang beragam. Pemerintah daerah tengah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pedoman pembangunan inklusif yang mencakup sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan sosial. Sejak Januari lalu, Kabupaten Cirebon juga telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Inklusi dengan melibatkan masyarakat difabel secara aktif. Hasil musyawarah ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menekankan pentingnya aksi nyata dalam menutup kesenjangan yang masih signifikan.
“Masih ada tantangan besar, di antaranya 13 persen difabel dengan kategori sedang dan berat belum menuntaskan pendidikan dasar, serta tingkat partisipasi kerja difabel yang baru mencapai 23,9 persen, dengan tingkat pengangguran hingga 77 persen. Ini merupakan tantangan struktural yang harus dijawab melalui sinergi, peningkatan kesadaran publik, penguatan sumber daya manusia, dan akses teknologi,” jelasnya.
Ia menambahkan, investasi pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga peluang pembangunan yang menguntungkan. “Sinergi menjadi kunci, untuk membuktikan apa yang tertulis dalam teks menjadi kenyataan,” tegasnya.
Sementara itu, M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia sekaligus Penanggung Jawab Temu Inklusi Nasional ke-6, menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan.
“Selain memperlihatkan daya tarik kebudayaan lokal, Kabupaten Cirebon juga menghadirkan praktik baik dalam pengarusutamaan isu difabel yang bisa direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Joni menegaskan bahwa Temu Inklusi adalah ruang strategis untuk berbagi praktik baik, gagasan, dan ide-ide inovatif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Temu Inklusi menjadi ruang saling berbagi untuk membangun Indonesia yang lebih inklusi,” pungkasnya dalam sesi pembukaan. (CP-10)
Be the first to comment on "Resmi, Kemenko PMK dan Bupati Buka Temu Inklusi Nasional ke-6 di Cirebon"