Taufik Hidayat Dorong Pemda di Jawa Barat Gali Potensi Pendapatan Daerah Secara Kreatif dan Berkelanjutan

CIREBON – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Taufik Hidayat SH mendorong pemerintah daerah (pemda) di seluruh wilayah Jawa Barat untuk lebih proaktif dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kemandirian fiskal daerah hanya dapat tercapai jika pemda mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

“Sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Banyak potensi di daerah yang belum digarap secara maksimal, baik dari sektor pariwisata, UMKM, pertanian, maupun aset daerah,” ujar H Taufik.

Ia menjelaskan, bahwa pendapatan daerah yang kuat akan memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemda untuk menjalankan program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan pada APBN.

“Kalau PAD-nya kuat, daerah bisa lebih leluasa merancang program sesuai kebutuhan masyarakat setempat, tanpa terlalu tergantung pada pusat,” tambahnya.

Menurut H Taufik, diperlukan upaya strategis dan kolaboratif untuk menggali potensi PAD, termasuk melalui digitalisasi layanan, reformasi birokrasi, dan kemitraan dengan sektor swasta. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel agar pendapatan yang diperoleh benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

“Jangan hanya fokus pada potensi, tapi juga harus dibarengi dengan penguatan sistem dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran,” tegasnya.

Ia menyoroti beberapa potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh, seperti pengelolaan pasar tradisional, pemanfaatan aset milik daerah, serta pengembangan wisata berbasis kearifan lokal yang bisa mendatangkan retribusi secara berkelanjutan.

“Pariwisata lokal, produk unggulan desa, sampai pengelolaan limbah bisa jadi sumber PAD yang signifikan jika dikelola dengan visi yang jelas dan dukungan kebijakan yang tepat,” ungkapnya.

Sebagai legislator, H Taufik menyatakan komitmennya untuk terus mendorong penguatan regulasi, pengawasan, dan pendampingan terhadap pemda di Jawa Barat agar lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola keuangan daerah.

“Kami di DPRD siap mengawal kebijakan yang berpihak pada peningkatan PAD, tentu dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan,” pungkasnya. (CP-06)