Bayar Retret ke Magelang Pakai Uang Pribadi, USK: 27 Kepala Daerah di Jabar Harusnya Teladani KDM

KEJAKSAN – Kepala Daerah terpilih se Indonesia akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Setelah itu, Presiden mengajak seluruh Gubernur dan Kepala Daerah untuk Retreat di Magelang.

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (KDM) sudah memastikan menggunakan biaya sendiri untuk retreat, anggaran rumah tangga dan pakaian dinas barunya

Hal itu diharapkan menjadi panutan bagi kepala daerah terpilih se Jawa Barat untuk dicontoh dan dilakukan.

Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Umar Stanis Klau (USK) saat diwawancarai oleh Cirebonpos di sela-sela kesibukannya, Jumat (14/2).

“KDM memangkas anggaran retreat, baju dinas, dan anggaran rumah tangga dan membiayai dari kantong pribadinya. Ini keren. Ini bentuk kepribadian terpuji seorang pemimpin yang empati di tengah efisiensi keuangan negara. KDM tidak hanya anjurkan efiensi anggaran dalam angka-angka, tapi perlu juga efisiensi hasrat meniknati anggaran rakyat,” ujar USK.

Menurut USK, sikap KDM sebagai bentuk sense of crisis seorang pemimpin di tengah keprihatinan masyarakat karena krisis keuangan negara.

“Dana Transfer ke Daerah (TKD) terkena efisiensi 50% artinya banyak nomenklatur belanja daerah yang tidak dibiayai oleh anggaran daerah,” ujarnya.

Apalagi, kata USK, daerah-daerah yang minim penghasilan asli daerah (PAD). Tentu efesiensi anggaran TKD ini menjadi ancaman serius buat daerah.

“Kepala-kepala daerah yang akan dilantik lumayan pening bagaimana melakukan pergeseran belanja daerah,” kata USK.

Oleh karena itu, kata USK, dibutuhkan teladan dari pimpinan daerah untuk lebih menyederhanakan belanja-belanja ceremonial yang manfaatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Pemimpin ke depan khususnya Kota Cirebon harus membiasakan diri memprioritaskan anggaran untuk pelayanan dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti beasiswa, bantuan modal usaha, kesehatan gratis dan infrastruktur,” jelasnya.

Jangan sampai, kata USK, rakyat lagi perihatin, sementara pimpinan daerahnya hidup bermewah-mewahan. Pemimpin yang hidup glamor di tengah keprihatinan rakyat, lanjut USK masuk kategori kekerasan simbolik menurut Pierre Bourdieu sosiolog asal Paris.

“Kota Cirebon termasuk daerah yang minim PAD nya. Hanya kisaran Rp600 miliaran. APBD kita Rp1,6 Triliun. Artinya jika dana transfer dikurangin 50%. Bisa dibayangkan, pasti banyak kegiatan yang tidak dibiayai dan dampaknya sistemik,” paparnya.

USK menuturkan hal ini menjadi persoalan serius dimana perlu manajemen krisis yang memadai dalam pengelolaan anggaran di Kota Cirebon ke depan. (CP-06)