Lelang Paket Disdik, Kontraktor Lokal Duga Ada Aroma Intervensi Kekuasaan

KESAMBI – Dampak negatif pandemi Covid-19 tak hanya dirasakan langsung oleh sektor usaha resto dan perhotelan saja tapi juga ternyata sangat dirasakan oleh para pelaku usaha jasa kontruksi di Kota Cirebon. 

Anggaran proyek infratruktur Banyak kena refocusing untuk belanja penanggulangan Covid-19, akibatnya pelaku usaha jasa konstruksi kehilangan pekerjaan dan tidak ada pemasukan sama sekali untuk menafkahi keluarganya.

Seperti kata pribahasa; “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga”, itulah sekelumit cerita para pelaku usaha jasa kontruksi di Kota Cirebon yang ternyata lebih mengkwatirkan karena banyaknya yang jatuh miskin karena dikejar-kejar hutang dan kehutuhan sehari-hari.

Pasalnya, kegiatan insfrastruktur yang tetap dipertahankan dan lolos dari refocusing pun untuk gagal mereka dapatkan karena disinyalir kuat dikuasai oleh beberapa gelintir orang di pusaran kekuasaan.

Salahsatu Kontraktor Kota Cirebon, Nano mengatakan, sejak Tahun 2020 para pengusaha jasa kontruksi harus gigit jari karena pandemi. Namun tahun ini lebih menyakitkan lagi, karena proyek yang ada meskipun dari segi nilai terbilang kecil, semua banyak yang dimenangkan oleh perusahaan dari luar Kota Cirebon.

“Pengusaha barang dan jasa di Kota Cirebon kesulitan tahun ini. Proyek kena semua oleh pemborong dari luar kota,” ungkap Nano, Selasa (3/8).

Dicontohkan Nano, tahun ini ada 45 paket pekerjaan perbaikan sarana prasarana sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun proses lelang terkesan menyulitkan untuk kontraktor lokal. Sehingga pemenang dari 45 paket pekerjaan tersebut didominasi oleh kontraktor luar.

“Aturan lelang menyulitkan, padahal Keppres sendiri bunyinya harus mempermudah para kontraktor setempat. Tapi aturan lelangnya menyulitkan. Cobtohnya ada salahsatu persyaratan yang memberatkan, dalam rekening koran perusahaan harus ada 20 persen dari nilai kontrak. Itu menyulitkan kita,” jelas Nano.

Bahkan dari kasus lelang 45 paket pekerjaan tersebut, lanjut Nano, para pelaku usaha jasa kontruksi lokal menduga ada semacam penggiringan yang didalangi oleh oknum. Yang mana, kata dia, oknum tersebut menjembatani para kontraktor luar untuk mendapatkan proyek di Kota Cirebon, seperti kontraktor dari Depok, Tangerang hingga Pangandaran lah yang memenangkan lelang.

“Kami menduga ada oknum luar Kota Cirebon, yang menggiring pemborong luar untuk dapat proyek di Kota Cirebon. Diduga kuat ada kedekatan dengan oknum kekuasaan eksekutif yang melakukan intervensi; kami juga khawatir kasus di Disdik ini juga terjadi di paket-paket pekerjaan lain. Masa sampai paket bernilai kecil juga yang dapat kontraktor luar? Rakus dan gak punya hati ini namanya,” ketus Nano.

Belum lagi, kata dia, pekerjaan proyek yang dilakukan oleh kontraktor luar dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pekerjaan. Karena pemborong non Cirebon akan lebih mengedepankan keuntungan daripada kualitas pekerjaannya.

“Mending yang mengerjakan orang Cirebon sendiri, kalau orang Cirebon kan tentu akan melakukan yang terbaik untuk kota nya,” imbuh Nano.

Senada dengan Nano, Pengusaha Jasa Kontruksi Kota Cirebon lainnya, Hasanudin juga mengaku kesulitan. Pasalnya, ditengah pandemi yang mendera, para pengusaha yang masih bertahan harus tetap menaati ketentuan administratif, seperti perpanjangan perizinan dan administrasi lain.

“Pengusaha jasa kontruksi di Cirebon saat pandemi ini sebagian bubar, kami yang ada tetap menjalankan SOP. Jadi, harusnya ada perhatian untuk para pengusaha daerah,” ungkap Hasanudin.

Menyoroti 45 paket pembangunan yang sudah dilelang di Dinas Pendidikan dan pemenangnya didominasi kontraktor luar, Hasanudin pun menyayangkan hal tersebut. Karena proyek dengan nilai kecil saja dikerjakan oleh kontraktor luar, karena kontraktor lokal dipersulit oleh aturan lelang.

“45 paket di Disdik, untuk rehab SD dan SMP itu adalah hak kami sebagai pengusaha jasa kontruksi lokal. Sudah dua tahun kita tak dapat, padahal paket nya ada tapi diambil kontraktor luar,” tegas Hasanudin.

Secara umum, Hasanudin melihat, banyaknya lelang yang diikuti, dan dimenangkan oleh kontraktor luar itu sudah menjadi fenomena di Kota Cirebon beberapa tahun terakhir. Sehingga, muncul dugaan ada oknum yang sengaja menggiring kontraktor luar untuk masuk ke Kota Cirebon.

“Fenomena ini mulai dari proyek-proyek besar, sejak Tahun 2017, mulai dari proyek trotoar senilai Rp96 M. Hasil kerjanya, bisa kita lihat di lapangan. Tapi kan menurut administrasi hasil pekerjaan mereka bisa diterima. Proyek besar terakhir yang juga kena oleh kontraktor luar itu, seperti Trotoar Kartini-Siliwangi, IGD RSD Gunung Jati,” tutup Hasanudin. (CP-06)