Fokus Sinkronisasi Program Pemerintah, Wakil Ketua DPRD Pastikan 3 SKPD Alami Kenikan Anggaran di 2020

KEJAKSAN – APBD Tahun 2020 antara Pemerintah Kota Cirebon dengan DPRD Kota Cirebon masih dalam pembahasan dan sinkronisasi.

Meski demikian, kenaikan anggaran terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah S Sos saat diwawancarai oleh Cirebonpos di ruangannya, Senin (4/11).

“Pembahasan APBD Tahun 2020 masih fokus dalam mensingkronisasi program pemerintah yang sudah ada di KUA PPAS dan nota pengantar yang telah disampaikan oleh Walikota Cirebon. Dan ada tiga SKPD yang mengalami kenaikan,” kata pria yang akrab disapa Andru ini.

Tak hanya itu, lanjut Andru, pihaknya pun melihat ada bantuan provinsi yang sudah terpasang sebesar Rp207 miliar. Tak hanya itu, kata dia, ada pula kenaikan DAK sebesar Rp170,6 miliar beserta lokasi kenaikan pendapatan dan kenaikan dari pos pendapatan lain yang sah.

“Bantuan provinsi cukup besar untuk Kota Cirebon ditambah lagi DAK,” ujarnya.

Pihaknya pun akan menyesuaikan dan singkronisasi untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka persetujuan APBD pada tanggal 18 November 2019 mendatang.

“Kita sesuaikan dengan program Pemerintah Kota Cirebon, sehingga bisa selaras dengan DPRD,” ungkapnya.

Kemudian, Andru menjelaskan, ada kenaikan anggaran pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR dimana ada DAK penugasan. Yang terpenting, lanjutnya, sesuai Perpres yang ditanda tangani presiden ada kekurangan BPJS ASN yang harus disesuaikan anggaran.

“Masih ada kekurangan anggaran dengan kenaikan iuran BPJS, dan kita akan cari solusi sehingga anggaran terpenuhi,” jelasnya.

Andru menuturkan, adapun untum kenaikan tunjangan bagi Anggota DPRD masih belum, sehingga masih menyesuaikan dengan keuangan daerah serta masih berhitung tentang potensi yang belum terpenuhi.

“Kenaikan APBD secara keseluruhan Rp217 miliar dimana Tahun ini Rp1,5 triliun dan Tahun 2020 Rp1,7 triliun karena ada bantuan provinsi yang telah ada programnya,” pungkasnya. (CP-06)