Di Paripurna Pandangan Fraksi, Walikota Optimis Tingkatkan PAD di APBD Perubahan

KEJAKSAN – Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya melakukan peningkatan pendapatan sebagai upaya memenuhi harapan masyarakat dan fraksi-fraksi di DPRD Kota Cirebon.

Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan kenaikan anggaran pendapatan mencapai 13,16 persen atau setara dengan Rp. 194.346.523.000,00.

Demikian dikatakan oleh Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Penyampaian Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon 2019 di Griya Syawala, Jumat (2/8).

Azis mengatakan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) bersama BPKP sedang membuat estimasi sehingga tidak membuat perencanaan yang jauh dari realita.

“Tentu hal ini diupayakan terjadi peningkatan melalui peluang PAD. Kami juga ingin penggunaan anggaran tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat,” kata Azis

Azis juga mengungkapkan, pihaknya berharap efisiensi juga dilakukan tapi jangan sampai menurunkan produktifitas. Jangan sampai malah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sulit untuk bergerak. Efisiensi justru meningkatkan semangat meningkatkan produktifitas.

“SKPD tetap konsentrasi agar belanja yang dipergunakan memang harus dilakukan. Sehingga, efisiensi anggaran tercapai,” ungkapnya.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pendapatan mengalami kenaikan 13,16 persen atau setara dengan Rp 194.346.523.000,00. Pendapatan direncanakan sebesar Rp 1.670.947.134.450,00 naik 13,16 persen dari semula Rp 1.476.600.611.450,00. Kenaikan diperoleh dari adanya peningkatan pajak daerah, retribusi dan lainnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Crebon, Edi Suripno SIP MSi mengatakan, pihaknya akan membahas sampai selesai APBD Perubahan di periode dirinya memimpin. Hal ini untuk mempercepat penetapan anggaran karena sangat sulit dilakukan periode anggota DPRD baru, karena baru dilantik Oktober mendatang.

“Kami akan bekerjasama dengan Pemkot Cirebon mengatur anggaran yang benar-benar mengutamakan hak masyarakat,” pungkasnya. (CP-06)