Diduga DAK Swakelola Gagal Diaserap, Ketua BAPERA: Kalau Gak Sanggup Kadis Mundur Saja

KESAMBI – Dana Alokasi Khusus (DAK) Swakelola senilai kurang lebih Rp9 Miliar yang dikelola Dinas Pendidikan dan DPUPR diduga salah urus. Pasalnya, hingga saat ini belum terlihat progres pekerjaan dan pembangunannya. Ditambah, Plt Kepala DPUPR mendadak menghindar dan sulit dimintai keterangan perihal progres pelaksanaan pekerjaan DAK Swakelola tersebut. Sehingga, kondisi ini menimbulkan spekulasi dan sorota berbagai pihak atas dugaan keterlibatan Plt Kepala DPUPR atas kondisi saat ini. Salah satunya Ketua BAPERA Kota Cirebon yang meminta Plt Kepala DPUPR mundur jika tidak sanggup menjalankan tugasnya tersebut.

“Ya kita akan pehatikan sikap para pejabat ini, kalau pembangunan tidak terlaksana kan merugikan. Kalau tidak sanggup dengan tanggung jawabnya mundur saja atau kepala daerah segera ganti,” ujar Ketua BAPERA Kota Cirebon, Dr H Heru Cahyono SE MESy.

Lebih lanjut, Heru juga menyayangkan sikap Plt Kepala DPUTR yang jarang ada di kantor dan menghindar ketika dimintai keterangan. Sehingga, lanjut dia, muncul dugaan dan spekulasi keterlibatan yang bersangkutan atas pelaksanaan DAK Swakelola tersebut.

“Kalau lari-lari aja kan, kita patut menduga dan mepertanyakan ada apa ini? Kami menduga ini salah urus, makanya terus terjadi pengulangan kejadian seperti ini seperti tahun sebelumnya. Segeralah baik kepala daerah maupun DPRD melakukan evaluasi agar tidak merugikan pembangunan, apalagi di sekolah kan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya untuk batas akhir penyerapan anggaran DAK Swakeloka sebesar 25% adalah Oktober 2023 ini. Namun, sampai hari ini belum ada pelaksanaan di lapangan. Menurut informasi yang dihimpun, untuk koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan swakelola ini satu pintu dengan Plt Kepala DPUTR. Sementara staf dibawahnya tidak dilibatkan untuk berkoordinasi secara detail perihal pelaksanaan DAK Swakelola tersebut. Bahkan, informasi yang beredar bahwa pekerjaan tersebut dikuasai oleh kelompok tertentu.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, kontraktor Cirebon mengaku resah karena pekerjaan penunjukan langsung sumber dana DAU 2023 terancam tidak dibayar. (CP-06)