Audiensi Soal Hibah untuk FK UGJ Tak Temukan Solusi, Forkopimas Siap Ajukan JR Perwali Nomor 76

Foto : Ilustrasi/Ist Kompleks Stadion Bima Kota Cirebon

CIREBON – Hibah tanah milik Pemerintah Kota Cirebon yang dibangun oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati untuk Fakultas Kedokteran kembali di soal Forkopimas Kabupaten Cirebon. Pasalnya, Forkopimas menduga ada penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai aturan dalam prosesnya. Atas hal itu, Forkopimas akan mengajukan judicial review (JR) atas Peraturan Wailikota (Perwali) Nomor 76 Tahun 2021 dan aksi besar-besaran.

Hal itu terkait hasil audiensi yang tidak menemukan solusi dan titik temu dengan DPRD Kota Cirebon. Forkoppimas menilai hasil audiensi dengan DPRD Kota Cirebon pada Jumat (11/11) tidak menemukan solusi terhadap permasalahan keberadaan Bangunan Fakultas Kedokteran UGJ yang menggunakan lahan BMD dikwasan Stadion Bima.

Adapun terhadap permasalahan tersebut diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh kepala daerah perihal pinjam pakai asset milik daerah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu anggota Forkopimmas yang juga Ketua DPC Projo Kabupaten Cirebon Hj Kuni Bukhori mengatakan, terhadap permasalahan diduga terlalu banyak konspirasi yang dilakukan secara sistematis oleh Pemerintah Kota Cirebon. Diantaranya adanya perbedaan mencolok antara Perda Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW dan Perwali 76 Tahun 2021 terutama di Kawasan Stadion Bima yang tadinya dalam peta RTRW berwarna hijau peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau akan tetapi dalam RDTR berwarna ungu yaitu peruntukannya untuk perkantoran. Mengenai hal tersebut Kuni menduga Perwali 76 Tahun 2021 tentang RDTR tersebut sengaja dibuat untuk memuluskan perijinan bangunan Fakultas Kedokteran UGJ yang selama ini masih belum memiliki IMB agar bisa dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Mengapa Kuni menduga seperti itu, karena sekarang status pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati milik Pemerintah Kota Cirebon bukan lagi pinjam pakai, akan tetapi menjadi sewa. Tentunya hal tersebut sesuai dengan arahan Kementrian Keuangan pemanfaatannya melalui mekanisme sewa mengingat UGJ tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota.

“Maka dari itu, dengan berubahnya status Ruang Terbuka Hijau dikawasan Stadion Bima menjadi Kawasan perkantoran dalam Perwali 76 Tahun 2021 memungkin bisa dikeluarkannya ijin mendirikan bangunan atas gedung Fakultas Kedokteran UGJ,” kata Kuni dalam keterangan tertulisnya.

Ditambah, lanjut dia, adanya rekomendasi dari DPRD Kota Cirebon untuk perubahan Perda RTRW hal tersebut juga diduga kuat untuk memuluskan Perwali 76 Tahun 2021 Tentang RDTR supaya tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan mengenai hierarki atau tata urutan perundang-undangan dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menjelaskan bahwa RDTR tidak boleh bertentangan dengan RTRW. “Karena dalam Perwali 76 Tahun 2021 tentang RDTR bertentangan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW,” paparnya.

Kembali mengenai permohonan hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon kepada Kementrian Keuangan terkait Eks Asset Pertamina Kawasan Stadion Bima adalah dalam rangka Pemenuhan Kawasan Terbuka Hijau Kota Cirebon yang belum mencapai 20 % dari luas wilayah Kota Cirebon. Akan tetapi, kata dia, ketika lahan tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kota Cirebon, Kawasan Stadion Bima yang tadinya Kawasan Terbuka Hijau dalam Perwali 76 Tahun 2021 tentang RDTR diubah menjadi Kawasan perkantoran.

Hal tersebut menbuat geram Kuni Bukhori karena menduga kuat ada upaya dari oknum yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang sengaja mendesain dengan membuat regulasi yang memuluskan perijinan bangunan Fakultas Kedokteran UGJ di kawasan Bima yang masih bermasalah dengan mengangkangi peraturan yang diatasnya.

“Kami Forkoppimas bukan anti dengan pembangunan dunia pendidikan di Kota Cirebon, akan tetapi ketika dunia pendidikan dirusak dengan cara seperti ini hal tersebutlah yang sebenarnya merusak pendidikan di Kota Cirebon,” ungkapnya.

Karena, Kuni menilai dunia pendidikan itu dunia yang penuh dengan idealisme dan berkumpulnya kaum intelektual yang kedepannya mencetak generasi bangsa yang lebih baik. Bukan dunia pendidikan yang mengangkangi peraturan dengan mengandalkan intelektulitasnya.

Selain itu juga, pihaknya dalam waktu dekat bersama Forkopimas akan menkaji secara matang dan akan melakukan Judicial Review terkait Perwali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021. Pasalnya, Kuni menduga Perwali tersebut cacat hukum.

“Kami akan kaji secara matang, untuk kemudian mengajukan judicial review atas Perwali Nomor 76 tersebut,” pungkasnya. (CP-10)

Be the first to comment on "Audiensi Soal Hibah untuk FK UGJ Tak Temukan Solusi, Forkopimas Siap Ajukan JR Perwali Nomor 76"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*