Datangi Pemkot, GMBI Pertanyakan Status Tanah Bima yang Digunakan Yayasan UGJ

KEJAKSAN – GMBI Cirebon Raya menggelar unjuk rasa di sepanjang Jalan Siliwangi Kota Cirebon. Aksi tersebut guna meminta klarifikasi dari Pemerintah Kota Cirebon atas lahan yang digunakan Yayasn UGJ untuk Fakultas Kedokteran, Kamis (14/10).

Pantauan dilapangan, GMBI memasuki Jalan Siliwangi pada Pukul 10.30 WIB, kemudian mereka berorasi. Tak lama setelah itu, Walikota Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Sekda, serta jajarannya menemui masa aksi.

Dalam sambutan didepan masa aksi, Nashrudin Azis (Walikota Cirebon) mengajak perwakilan GMBI untuk beraudiensi di dalam Rumah Dinas Walikota.

Dan, audiensi berjalan cukup lama. Namuan belum ada titik temu yang membuat GMBI belum sepenuhnya puas atas permintaan klarifikasi proses pinjam pakai lahan yang digunakan Yayasan UGJ untuk Fakultas Kedokteran.

“Alhamdulillah, audiensi tadi menghasilkan minimalnya masing-masing yang bersangkutan GMBI dengan Pemkot untuk kerangka sudah dipahami bersama,” kata Azis.

Tinggal nanti, lanjut Azis, pemkot membuktikan dengan jawaban atas permohonan klarifikasi dari GMBI.

“GMBI hanya mengoreksi atas kemungkinan keslaahan yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Azis mengungkapkan, pihaknya akan mengumpulkan data pendukung tentang kronologi dari MoU Kementrian Keuangan sampai hiban Kemenkeu ke Pemkot soal aset tanah.

“GMBI hanya ingin mengoreksi, tidak ada permasalahan krusial. Dan pemkot didalam mengeluarkan produk hukum menguatkan dasarnya, kami sampaikan ke GMBI dan masyatakat secara tertulisnya,” tuturnya.

Menanggapi hasil audiensi, Ketua Distrik GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengatakan, hasil audiensi ini apa yang dipertanyakan belum dijawab keseluruhan atas dasar apa dua kali mengeluarkan surat Pinjam Pakai kepada UGJ dari 2018 sampai 2019.

“Masih belum bisa terjawab, apa dasar Pemkot melakukan pinjam pakai ke UGJ. Kami menunggu Pemkot untuk membalas klarifikasi yang telah diajukan sejak 14 September 2021 lalu. Kami juga sudah mengajukan Dumas persoalan itu kepada dinas terkait,” pungkasnya. (CP-06)