Minta Sinkronkan Data, Komisi III Apresiasi Kerjasama UHC

KEJAKSAN – Pemerintah Kota Cirebon sedang menjalankan kerjasama oleh BPJS menggunakan sistem Universal Health Coverage (UHC).

UHC merupakan skema kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pemda setempat untuk menjaminkan seluruh penduduknya (95% dari populasi) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menggunakan dana APBD dalam pembayaran iuran.

Atas hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SPB mengatakan, bahwa tercovernya seluruh warga oleh BPJS adalah harapan besar dari Komisi III DPRD.

“Niat ini disambut baik oleh semua pihak. Hanya saja, perlu ada beberapa hal yang harus di bereskan,” kata Tresna saat diwawancarai Cirebonpos di Kantor DPRD, Selasa (22/9).

Tresna mengungkapkan, hal yang perlu diperbaiki misalnya pemutakhiran data, yang melibatkan beberapa pihak. Disdukcapil, Dinsos, Dinkes, dan BPJS.

“Kemudian Perwali yang mendasarinya, harus ada klausul yang dirubah,” ujarnya.

Kemudian, kata Tresna, termasuk anggaran yang sedang dalam proses kajian. Dirinya memprediksi apabila data sudah diperbaiki, kebutuhan anggarannya tidak akan banyak berubah dari sebelumnya.

“Dengan anggaran yang sama, atau tidak jauh berbeda, UHC bisa diselenggarakan segera,” paparnya.

Mudah-mudahan, lanjut Tresna, pihaknya bisa segera mendorong semua yang diperlukan demi kepentingan warga kota.

“Data masih dihitung dulu. Karena akan dipisahkan mana yang menjadi PBI APBN dan berapa yang mendapat bantuan dari Provinsi,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik memaparkan bahwa Kota Cirebon Tahun 2021 menganggarkan Rp30 miliar untuk mengcover pembiagaan masyarakat menggunakan BPJS PBI.

“Jumlah masyarakat ada 77.731 yang sudah tercover dan 28.448 belum tercover, dan 24.000 yang menunggak atau nonaktif,” kata Fitrah.

Fitrah menjelaskan, data tersebut akan di cocokan antara data BPJS dan Dsdukcapil yang 28.448 di padu padankan dengan Disdukcapil ditemukan 17.000 yang belum tercover.

“Yang dicover provinsi pembiayaannya 40 persen dan untuk Kota Cirebon 60 persen,” tandasnya. (CP-06)