KEJAKSAN – Tahun 2020, Dinas Perdagangan dan UMKM Kota Cirebon menyiapkan anggaran sedikitnya Rp 1 miliar untuk perbaikan 4 Shelter Pedagang Kaki Lima (PKL).
Hal itu menjadi perhatian DPRD Kota dimana anggaran bisa diminimalkan dengan memperhatikan unsur kebutuhan para PKL, sehingga tidak akan terjadi seperti di shelter PKL Cipto Mangunkusumo.
Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Shahriar MBA saat diwawancarai Cirebonpos di tengah kesibukannya, Selasa (28/1).
“Shelter PKL Cipto salah perencanaan dan terlalu terburu-buru. Terkesan hanya sebatas ada tempat dan atap saja, tidak dipikirkan yang lainnya,” kata Watid.
Watid mengungkapkan, kedepan seharusnya Dinas Perdagangan memiliki perencanaan yang lebih matang. Seperti disurvei kebutuhan PKL seperti apa dan siapa saja yang di tempatkan disitu, serta jualan apa saja.
“Sehingga nanti bisa terlihat bentuk ruangnya, designnya, dan kebutuhan lainnya disesuaikan dengan para PKL,” ungkapnya.
Masih kata Watid, dua tahun lalu dalam proses pembuatan shelter PKL terkesan hanya ada tempat dan atap saja, dimana unsur lainnya tidak disiapkan.
“Kontruksinya seharusnya tidak terlalu bagus, lebih kepada kebutuhan ruang untuk jualan harus disesuaikan dengan keinginan PKL,” ujarnya.
Watid menuturkan seharusnya hanya dengan mengeluarkan Rp5 sampai 10 juta saja bisa untuk diperbaiki. Tentunya, kata dia, dengan meminta saran dan konsultasi kepada ahli arsitektur sehingga bisa dibuatkan perencanaan yang lebih baik.
“Kalau sekarang, ya sangat minim perencanaan seperti pada saat awal pembangunan saja shelter Cipto ketinggiannya rendah, diperbaiki hanya naik sedikit dan sebagainya,” pungkasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "Penataan Shelter PKL Jadi Perhatian, Ketua Komisi II Soroti Perencanaan Disperindag yang Terkesan Asal-asalan"