KEJAKSAN – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Cirebon bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) hampir semuanya dikenakan biaya.
Biaya yang diberikan oleh siswa kepada sekolah untuk pelaksanaan UNBK 2019 ini bervariasi, ada yang Rp750 ribu, Rp500 ribu, bahkan Rp120 ribu.
Atas hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III, Jafarudin menilai, bahwa sekolah membutuhkan partisipasi dari orang tua siswa dalam penyelenggarakan UNBK, dasarnya memang partisipasi dari masyarakat. Komisi III, kata dia, mendorong untuk memberikan anggaran pendidikan yang lebih dari tahun sebelumnya.
”Anggaran APBD kemarin memang banyak terserap di pembangunan Gedung Setda. Sehingga, belum ada anggaran pembelian komputer untuk setiap sekolah,” kata Jafar kepada Cirebonpos, Senin (18/2).
Jafar juga mengungkapkan, munculnya biaya untuk UNBK tak lain dari hasil musyawarah komite sekolah dengan para orang tua siswa. Di sisilain, lanjutmya, komite sekolah terkesan membela sekolah. Akan tetapi Dinas Pendidikan dibolehkan untuk partisipasi masyarakat.
”Kami mendorong agar tidak selalu membebani orang tua murid. Namun, segala yang ada harus dimanfaatkan oleh sekolah,” ungkapnya.
Jafar menjelaskan, bahwa anggaran dinas pendidikan jauh dari apa yang menjadi perhitungan siswa pertahunnya. Seperti siswa SD persiswa pertahun Rp2 jutaan, dimana saat ini hanya tercover Rp1 jutaan untuk biaya pendidikannya.
”Anggaran pendidikan Kota Cirebon sangat minim. Sehingga, kami mendorong anggaran bisa ditambah,” tegasnya.
Jafar menyakini, bahwa nominal biaya untuk UNBK tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah. Namun, melalui Komite Sekolah yang melakukan musyawarah dengan orang tua siswa.
”Saya rasa nominal untuk UNBK hasil musyawarah Komite dengan orang tua siswa,” pungkasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "Sekolah Masih Masih Pungut Biaya UNKB, Wakil Ketua Komisi III Minta Anggaran Pendidikan Ditambah"