Tak Hambat Pencairan, Konsultan Sebut Administrasi Program Kotaku Sehat Belum Lengkap

PEKALIPAN – Bantuan dana investasi Program Kotaku Sehat yang beberapa waktu lalu mendapatkan kecaman dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terkait dengan sulitnya memenuhi persyaratan guna mencairkan anggaran di Kelurahan Pekalangan, secara resmi diklarifikasi oleh Damar Widiatmoko selaku Konsultan Manajemen Pusat Wilayah 1. Keterlambatan pencairan anggaran program tersebut, lantaran administrasi masih kurang memenuhi ketentuan.

Disebutkan Damar, bila dalam tahapan pemberkasan dalam kaitannya seluruh proses administrasi masyarakat yang di wakili oleh BKM hingga seluruhnya dianggap fix dan dapat masuk dalam pencairan. Namun, kata dia  pada tahap pemberkasan program kotaku menganut proses perencanaan,hingga dibutuhkan proses yang panjang.

Akan tetapi, kata dia, masyarakat yang diberikan hak dalam proses pemberkasan tentu terdapat salah kaprah. Pasalnya, secara teknis banyak proses yang masih perlu untuk disempurnakan.

“Dalam tahapan pemberkasan, diberikan tim pendamping dan setelah selesai baru di ajukan di PPK,” ungkapnya.

Penolakan pemberkasan yang diajukan oleh BKM Kelurahan Pekalangan tersebut, lanjut dia, bukan sebagai langkah untuk menjegal dalam pencairan anggaran. Melainkan dikatakan pihaknya, ingin memberikan masyarakat untuk merencanakan dan pengawasan secara sempurna.

Diakui olehnya, bila dalam proses pemberkasan tersebut dinamika cukup tinggi bagi wilayah Kota Cirebon yang dimana ditemukan bila berkas yang saat ini masuk ditingkatan konsultan diakui masih sangat butuh banyak perbaikan dan ditemukan beberapa kelemahan. Hal inilah yang dianggap oleh PPK perlu adanya perbaikan sehingga dari berkas yang diajukan terasebut dikembalikan kembali kepada BKM Kelurahan Pekalangan.

“Terdapat ukuran yang harus diubah perencanaannya, yang baru terverifikasi hanya satu Kelurahan Pekalangan. Hanya saja perlu ada perlengkapan,” tuturnya.

Dalam rangka percepatan APBN yang dialokasikan untuk Kota Cirebon sebesar Rp5,5 miliar diharapkan pihaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentunya, dengan catatan administrasi harus sesuai dengan apa yang telah menjadi dasar program tersebut. Jika dikaitkan dengan apa yang terjadi saat ini, dirinya menilai,jika terdapat miss komunikasi dan harus diluruskan terkait statement dari BKM terkait penghambatan dalam pelaksanaan program.

“Kami diberikan amanah melalui program ini yang menggunakan anggaran negara. Jadi, apa yang sudah menjad aturan harus kami laksanakan,” ujarnya.

Diharapkan pihaknya, melalui program ini dapat mengurangi wilayah kumuh secara signifikan dan infrastruktur menjadi sebuah harga mati yang mengacu pada kaidah infrastruktur yang baik agar asas manfaatnya berlaku hingga jangka panjang.

“Yang jelas, kami menginginkan masyarakat yang menginisiasi pembangunan infrastruktur. Tapi, harus sesuai dengan kaidah-kaidah infrastruktur. Agar dari apa yang dibangun nanti dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Dan juga menghasilkan kualitas infrastruktur yang baik,” tegasnya. (CP-02)