Ajukan 6 Poin Gugatan, Tim Kuasa Hukum OKE Sebut Pelanggaran Pilkada Sistematis

Foto : Ist Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA – Sidang perdana gugatan Pemilihan Walikota (Pilwakot) Cirebon di Mahkamah Konstitusi (MK), digelar Jumat (27/7). Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan itu, Pengacara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Nomor Urut 1 Bamunas-Effendi Edo, Yusril Ihza Mahendra yang diwakili oleh Sururudin menyampaikan, pihaknya membacakan dengan detail 6 poin gugatan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilwalkot Cirebon Tahun 2018.

Dikatakan Sururudin, dalam gugatan tersebut, terdapat enam poin pokok, yang pertama yakni adanya kotak suara yang dibuka di tingkat PPS atau kelurahan, kemudian adanya pembongkaran kotak tersebut, yang ke tiga, kotak suara dibawa ke tingkat Kecamatan/PPK pada keesokan harinya. Kemudian dugaan adanya penambahan dan pengurangan suara, adanya C1-KWK yang tidak seusai dengan data, dan yang terakhir yakni hasil penghitungan suara.

“Kalau dari poin-poin tersebut, itu jelas kecurangan yang di Kota Cirebon terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” ungkapnya.

Sururudin juga mengungkapkan, membawa dan membuka kotak suara di kelurahan itu melanggar hukum, itu tidak ada aturan yang membolehkan, terlebih, kotak tersebut dibongkar.

“Kotak suara yang dibongkar itu kejahatan, tindak pidana. Apalagi setelah dibongkar itu menginap juga, itu kesalahan yang berulang-ulang, itu harusnya tidak dilakukan oleh KPU, itu tidak ada aturannya sama sekali,” jelasnya.

Dikatakan Sururudin, dalam persidangan tersebut, ada pertanyaan dari KPU RI terkait pembukaan kotak suara di kelurahan. Menurutnya, pembukaan itu boleh, tapi harus ada semua pihak terkait dan harus dibuat berita acara. Pada malam itu, kata Sururudin, tidak ada berita acara pembukaan kotak suara.

“Harusnya ada berita acara atas pembongkaran kotak suara, catatan semua pihak, alasannya kenapa dibongkar. Saat itu tidak ada saksi dari kita, dan saksi pihak terkait lainnya,” ungkap Sururudin.

Terlebih, lanjut dia, setelah itu ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Cirebon. Menurutnya, Bawaslu tidak dibenarkan melakukan intervensi, sifat hanya analisa saja.

“Tadi, kalau menurut perihitungan kita, kita ada menang 22 suara,” ungkapnya.

Jumlah suara tersebut, dijelaskan Sururudin, karena memang seharusnya seluruh kotak yang dibongkar itu tidak dihitung. Jadi, kalau memang seperti itu, Paslon OKE menang.

“Tuntutan kami soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika dikabulkan, PSU digelar di 73 TPS di lima kecamatan Se-Kota Cirebon. Gugatan kita dianggap sudah baik oleh majelis, tinggal tanggapan dan pembuktian dari KPU,” ujarnya.

Sururudin menambahkan, untuk sidang berikutnya dijadwalkan akan digelar pada Rabu (1/8) mendatang,dengan agenda penyampaian jawaban oleh termohon dan pihak terkait.

“Sidang berikutnya Rabu (1/8) pukul 15.20 WIB. Persiapan kita, lebih mematangkan bukti-bukti,” paparnya.

Sementara itu terpisah, Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani menerangkan, agenda sidang MK yang perdana ini hanya mendengarkan pembacaan gugatan Pilwalkot Cirebon dari pemohon (Pasangan Bamunas-Edo, red).

“Sidang perdana ini kami hanya mendengarkan pembacaan tuntutan dari pihak pemohon,” katanya.

Emirzal mengatakan, pada sidang berikutnya nanti, agendanya menyampaikan jawaban dari pihak termohon. Untuk menghadapi sidang berikutnya, Emirzal mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pengacara KPU Kota Cirebon, menyiapkan jawaban atas yang sudah dibacakan.

“Jawaban itu, akan kita masukan/register paling lambat tanggal 31 Juli pukul 10.00 WIB. Dan sidangnya 1 Agustus pukul 15.30 WIB,” tandasnya. (CP-02)

Be the first to comment on "Ajukan 6 Poin Gugatan, Tim Kuasa Hukum OKE Sebut Pelanggaran Pilkada Sistematis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*