INDRAMAYU – Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan berbagai tantangan ekonomi. Stabilitas harga pangan, ketersediaan lapangan kerja serta penguatan ekonomi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli.
Anggota DPRD Jawa Barat H Taufik Hidayat SH mengatakan, daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jangan sampai kenaikan harga kebutuhan pokok tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat,” ujar Taufik.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian inflasi melalui pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Jika terjadi kenaikan harga yang berpotensi membebani masyarakat, pemerintah harus segera melakukan langkah intervensi.
“Stabilitas harga harus dijaga. Pemerintah harus mengetahui kondisi pasar, memastikan pasokan aman dan mengambil langkah cepat ketika ada komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi,” katanya.
Taufik menilai, upaya menjaga daya beli tidak cukup hanya melalui pengendalian harga. Pemerintah juga harus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, mengembangkan sektor pertanian serta membuka peluang ekonomi baru.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali, daya beli akan lebih kuat. Karena itu, kebijakan pemerintah harus menyentuh dua sisi, yaitu menjaga keterjangkauan harga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” tuturnya.
Langkah pengendalian harga melalui intervensi pasar juga telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain melalui pasar murah, Operasi Pasar Bersubsidi dan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Bulog, pelaku usaha, distributor, petani dan kelompok masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar rantai pasok tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan barang di pasar.
“Tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dari hulu sampai hilir. Produksi harus dijaga, distribusi harus lancar dan harga di tingkat konsumen harus tetap terjangkau,” tegasnya.
Taufik menambahkan, perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak kenaikan harga. Program bantuan sosial dan bantuan pangan harus disalurkan secara tepat sasaran agar benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan pemerintah harus tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terjangkau,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan inovasi dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk memperkuat ekonomi lokal dan memberikan ruang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
“Menjaga daya beli bukan hanya tugas pemerintah ketika harga naik. Ini harus menjadi komitmen berkelanjutan melalui kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil,” pungkas Taufik. (CP-06)





Be the first to comment on "Taufik Hidayat: Pemda Harus Serius Menjaga Daya Beli Masyarakat"