KEJAKSAN – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon menggeruduk serta melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Cirebon, Selasa (28/5).
PMII Cirebon awalnya melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Cirebon. Mereka berorasi secara bergantian dengan membawa sejumlah tuntutan.
PMII Cirebon juga sempat membakar larangan bekas sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Aksi unjuk rasa ini juga mendapat pengawalan aparat kepolisian.
Massa PMII menyoroti beberapa permasalahan yang ada di Kota Cirebon, antara lain infrastruktur jalan yang dinilai banyak kerusakan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur yang over kapasitas dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selang beberapa saat setelah orasi, massa PMII akhirnya dibolehkan untuk masuk halaman kantor DPRD Kota Cirebon. Mereka ditemui anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Edi Suripno dan perwakilan Pemda Kota Cirebon, Sumanto dan Buntoro Tirto.
Namun, pada akhirnya, massa beraudiensi di ruang Griya Sawala, DPRD Kota Cirebon. Ketua PC PMII Cirebon, Sayroti Ikhwan mengatakan, PC PMII Cirebon menyoroti setidaknya tiga permasalahan krusial yang ada di Kota Cirebon. Pertama yakni soal infrastruktur di Kota Cirebon. Ia menilai, infrastruktur di Kota Cirebon mengalami kerusakan parah, terutama di jalan terusan Pemuda.
“Di sana penyiaran rusak, lebih miris di mana tepat di depan kantor DPUPR Kota Cirebon. Hal ini seolah-olah DPUPR tutup mata akan hal itu, belum lagi permasalahan mengenai banjir tahunan di depan dinas tersebut,” kata Sayroti Ikhwan.
Kemudian, lanjut dia, begitu pula permasalahan TPA Kopilhur yang berada di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti yang sudah over kapasitas. Menurutnya, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan adanya bau tidak sedap dan polusi udara yang tidak sehat.
“Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang sangat kurang dan menyebabkan pencemaran udara, tanah dan juga polusi udara yang meresahkan masyarakat,” ungkapnya
Lebih lanjut, PC PMII Cirebon juga menyoroti kenaikan PBB di Kota Cirebon yang dinilai tidak masuk akal. Sebab, ia mengetahui sendiri adanya masyarakat di Kota Cirebon yang harus membayar PBB dua kali lipat, bahkan lebih dari biasanya.
Menurutnya, hal ini menyebabkan banyak resah masyarakat. PC PMII Cirebon meminta Pemda dan DPRD Kota Cirebon harus mengkaji ulang mengenai kenaikan PBB ini. Ia khawatir, kenaikan PBB akan diikuti pula oleh kenaikan lainnya
“Ini harusnya analisa dilakukan terlebih dahulu, jangan karena ingin meningkatkan PAD tapi malah membuat masyarakat sengsara,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, apa yang disampaikan massa PMII ini sama dengan masyarakat Kota Cirebon. Dimana pada saat itu juga masyarakat Kota Cirebon menggeruduk kantor DPRD Kota Cirebon yang menyetujui kenaikan PBB.
“Tanggal 7 Mei kemarin sudah dibicarakan dengan Walikota dan Sekda, bahwa Perwal akan diperbaiki, direvisi dan ditinjau ulang,” ujarnya. (CP-06)
Be the first to comment on "Datangi DPRD, Puluhan Mahasiswa PMII Pertanyakan Kenaikan PBB, Infrastruktur Hingga TPA"