Opini Hukum Arteria Dahlan VS Edy Mulyadi (Tidak Ada Hak Imunitas)

Oleh : Dr Drs Cecep Suhardiman SH MH (Advokat, Kurator & Pengurus, Konsultan Hukum Pasar Modal & Mediator)

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) / Negara Konstitusional dan Bukan Negara Kekuasaan (Machstaats).

Kemudian dalam konstitusi / UUD 1945 juga sudah mengadopsi dan menjunjung tinggi Asas Hukum Universal yaitu Asas “Equality Before The Law” dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”. Jadi jelas tidak ada hak imunitas bagi warga negaranya.

Konstitusi Negara kita jelas tidak mengecualikan warga negaranya yg diduga melanggar hukum sehingga tidak bisa ada orang dengan status sebagai anggota DPR RI mempunyai “Hak Imunitas” karena bertentangan dengan Konstitusi, mereka membuat aturan yang bertentangan dengan Konstitusi ya konsekuensinya otomatis “Batal Demi Hukum”.

Kemudian Negara kita juga sudah mengadopsi beberapa pandangan ahli hukum dalam implementasi berbagai aturan yg ada saat ini seperti pendapat Gustav Radbruch tentang tujuan hukum itu ada 3 yaitu : 1. Keadilan, 2. Kepastian Hukum dan 3. Kemanfaatan.

Dalam menegakkan hukum seharusnya ketiga unsur tersebut harus diperhatikan secara berurutan, tetapi kenyataannya ketiga unsur tersebut sulit untuk diwujudkan secara bersama-sama sehingga sering menegasikan diantara yg satu dengan yang lainnya.

Tetapi dalam implementasinya sering berbeda seoerti aparat penegak hukum (Penyidik Polri) tentu tidak boleh mengatakan bahwa untuk laporan an. terlapor Edy Mulyadi dikatakan memenuhi unsur Pasal Pidana, tetapi untuk laporan an. Terlapor  Arteria Dahlan tidak bisa diproses karena punya hak imunitas, padahal UU itu bertentangan dengan konstitusi/sumber hukum tertinggi (UUD 1945) ? Sehingga menurut saya tetap dapat di proses.  Memutuskan suatu perkara bersalah atau tidaknya seseorang itu menjadi kewenangan Mutlak Majelis Hakim di Pengadilan, jadi ya proses saja sampai ke Pengadilan!

Saat ini NKRI  terjebak pada pemikiran “Positivistik Hukum” saat ini hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruknya tetapi Hukum adalah Perintah  dari Kekuasaan  Politik yang berdaulat dalam suatu negara. Wallohu A’lam. (*)

Be the first to comment on "Opini Hukum Arteria Dahlan VS Edy Mulyadi (Tidak Ada Hak Imunitas)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*