Pertanyakan Keabsahan SK DPP, Wanhat DPC Gerindra: Kenapa Diambil Senyap Ruri dan Tommy

LEMAHWUNGKUK – Kisruh pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon dari Partai Gerindra terus bergulir. Sebelumnya, unsur pimpinan DPRD mengedepankan asas kehati-hatian dalam memverifikasi berkas serta menunggu SK asli dari DPP Partai Gerindra terkait pergantian tersebut.

Disisi lain, Anggota Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, Abi Budi Permadi menilai, turunya SK DPP terkait pergantian Ketua DPRD diluar kewajaran. Pasalnya, terkait kepartaian ketika ada SK DPP turun, maka yang seharusnya mengambil itu Ketua dan Pengurus DPC.

“Ada keganjilan dari sisi SK, karena ini dokumen partai. Yang mana didalam penanda tanganan SK tidak perlu ada coretan. Yang ditampilkan SK yang ada coretan di Ketum dan Sekjend. Jelas, keabsahan SK dipertanyakan,” ujar Abi saat jumpa pers bersama awak media, Selasa (14/9).

Abi meminta, agar Ketua DPC melihat kembali keabsahan SK DPP. Dan hendaknya pro aktif menanyakan sejauh mana keabsahan SK DPP tersebut.

“Saya dewan penasehat sangat prihatin, kalau ada keluar SK idealnya surat itu melalui sebuah mekanisme sesuai AD/ART,” ujarnya.

Masih kata Abi, kalau akan terjadi pergantian posisi Ketua DPRD, dewan kehormatan partai memanggil mereka didalamnya ada Ruri dan Affiati serta Eman Sulaeman sebagai Ketua DPC.

“Apakah ini ada kaitannya kudeta, atau ketidak adilan yang harus dilawan. DPP harus terbuka memberikan alasan pasti dan kongkrit,” jelasnya.

Abi pun masih manyangsikan SK pergantian Ketua DPRD tersebut, karena tidak melalui DPC secara resmi. Apalagi, ini diambil senyap oleh Ruri dan Tommy.

“Dia sebagai Letua Fraksi, kepanjang tangan partai minimal ada komunikasi sama Ketua DPC. Sekali lagi SK perlu ditanyakan keabsahannya ini asli tapi palsu. Dokumen partai kalau asli itu bersih tidak ada coretan apapun,” tegasnya.

Sementara itu, Pengurus PAC Kejaksan Gerindra Kota Cirebon, Ola Abdullah mengatakan, ada hak konstituen Affiati yang bisa menentukan. Dengan persoalan saat ini berarti ada perkebirian kedaulatan rakyat.

“Langkah Ruri dan Tommy menyalahi AD/ART partai, dan perlu di perjelas,” pungkasnya. (CP-06)