Komisi II DPRD Dukung Penuh Peningkatan PAD Retribusi TPI

KEJAKSAN – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendukung penuh upaya peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Cirebon melalui pemberlakuan Perda Nomor 14/2019.

Dengan pemberlakuan Perda tentang Pengelolaan TPI tersebut, diharapkan PAD dari retribusi dari jasa usaha bisa lebih meningkat mencapai Rp2,5 miliar per tahun.

Kepala Bidang Kelautan Perikanan DPPKP Kota Cirebon, Erythrina menjelaskan, PAD dari retribusi pengelolaan TPI Kejawanan sudah melampaui target. Dari target yang ditentukan sebesar Rp300 juta, DPPKP sudah bisa memberikan kontribusi PAD sebesar Rp500 juta.

Diharapkan, di akhir tahun ini PAD yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah dari sektor retribusi jasa dan usaha di TPI bisa mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Hal itu mungkin saja terjadi bila tidak ada hambatan dan kendala apapun.

“Capaian target itu kami masih memberlakukan Perda yang lama, Perda 5/2011 dengan turunannya Perwali 57/2011 dan Perda 6/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon di ruang Griya Sawala, Selasa (14/7).

Menurutnya, bila mengacu perda yang baru, yaitu Perda 14/2019 untuk pengelolaan TPI, tidak menutup kemungkinan PAD bersumber dari retribusi jasa usaha di TPI lebih tinggi. Kendati demikian, pemungutan retribusi yang semakin tinggi harus bisa memenuhi kebutuhan nelayan di Kota Cirebon.

Ery menyampaikan, saat ini ada sebanyak 750 lebih nelayan beserta anak buah kapal (ABK) di Kota Cirebon butuh pemberdayaan dan asuransi kesehatan yang diakomodir oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini asuransi nelayan baru dianggarkan dari pemerintah pusat.

“Yang disampaikan Komisi II soal target sudah tercapai. Kami mengusulkan kepada DPRD untuk membuat naskah akademik pemberdayaan dan perlindungan nelayan sebagai bahan pertimbangan Perda. Jadi, nelayan-nelayan kecil perlu diberi asuransi. Mereka sudah memberikan kontribusi PAD, maka baiknya mendapat perlindungan dari Pemkot,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Shahriar MBA mengaku mendukung usulan DPPKP mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan Kota Cirebon. Menurutnya, DPRD berencana membuat naskah akademik yang bertujuan untuk menghadirkan regulasi bagi memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan.

“Karena ini sifatnya retribusi, pemungutan uang, sehingga harus dimatangkan. Memang sampai sekarang belum selesai. Para nelayan menghendaki segera (adanya asuransi),” kata Watid. (CP-06)