Ingatkan Pemerintah, Ketua FHPTKN Minta Guru Honorer Jadi Perhatian Serius Ditengah Pandemi Covid-19

KESAMBI – Pandemi Covid-19 sangat berdampak sistemik bagi semua lapisan masyarakat saat ini, tak terkecuali para guru honorer di Kota Cirebon. Atas hal itu, Forum Honorer Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Negeri (FHPTKN) Kota Cirebon mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah, agar guru honorer diperhatikan serius ditengah pandemi.

Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri (FHPTKN) Kota Cirebon, Kusmana SSos MSi mengatakan, pandemi Covid -19 telah berdampak secara sistemik dan multidimensional hampir semua aspek kehidupan. Dan yang paling menonjol adalah dampak setelah dampak kesehatan, yakni dampak ekonomi dan sosial.

“Dampak ekonomi sangat terasa sekali pada kami, terutama guru dan tenaga kependidikan yang bersetatus honorer sekolah negeri. Apalagi melihat dari honor yang diterima setiap bulannya saja masih di bawah upah minum dan variatif tergantung dari pada kebijakan kepala sekolah,” ungkapnya.

Sudah 8 minggu, kata dia, sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 9 Mei 2020, pihaknya hanya mengandalkan honor dari sekolah. Padahal, biasanya dalam situasi normal dapat mencari penghasilan tambahan dari kegiatan lainya.

“Tentu kami berharap adanya perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, karena honorer juga salah satu yang terdampak pandemi Covid-19. Jangan, elemen masyarakat yang sering disebut terdampak cenderung kepada pedagang keliling, ojek online, maupun UKM yang berpenghasilan harian, atau karyawan yang di rumahkan dan beberapa profesi lainnya,” ungkapnya.

Sementara, lanjut dia, guru dan tenaga kependidikan honorer kerap terabaikan. Padahal guru dan tenaga kependidikan honorer mengandalkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Pihaknya berharap, dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati pada tanggal 2 Mei 2020 pada masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah tidak mengabaikan Guru Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri, yang tetap bekerja dengan program Belajar Dari Rumah (BDR) tanpa mengabaikan tanggung jawabnya. Akan tetapi, dari sisi lain dengan kegelisahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Kami berharap perhatian serius pemetintah baik pusat maupun daerah atas kondisi kami,” paparnya. (CP-10)