Soal Penyaluran BPNT, Dewan Desak Pihak Bank Terbuka Soal Data Jumlah Mesin EDC

CIREBON – Penyaluran BPNT di Kabupaten Cirebon disoal. Pasalnya, dari jumlah penerima sekitar 163.447 jiwa harusnya tersedia mesin Electronic Data Capture (EDC) sekitar 700 unit. Namun pada kenyataanya hanya tersedia 412 unit mesin EDC. Atas hal tersebut, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon mempertanyakan keterbukaan data mesin EDC dari pihak Bank BNI terkait persoalan Bantuan Pangan Non Tunai.

Angota DPRD Kabupaten Cirebon, Komisi 4 dari Fraksi Nasdem, Asep Zaenudin Budiman meminta pihak BNI untuk terbuka soal data mesin EDC tersebut. Dan, itu bisa disampaikan pada saat pertemuan dengan DPRD yang rencananya akan digelar Senin (16/3) mendatang.

“Kami harap, nanti pada saat pertemuan BNI terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi soal jumlah data mesin EDC yang ada,” katanya.

Keterbukaan yang dimaksud, kata Asep, perihal data mesin EDC yang selama ini tersebar di Kabupaten Cirebon yang dipakai sebagai alat transaksi di tiap-tiap e-Warung.

“Jumlah sebenarnya berapa?yang sudah tersebar berapa? Dan, kuota pelayanan per mesin EDC berapa? Itu semua harus jelas, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan atas penyaluran BPNT,” jelasnya.

Keterbukaan ini, lanjut dia, penting bagi DPRD, agar memudahkan dalam pengambilan kebijakan atas kisruh penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini.

“Ini program sudah bagus, penyalurannya pun harus bagus, sehingga masyarakat dapat menikmati dan merasakan kehadiran negara,” paparnya.

Terpisah, Anggota Komisi 4 DPRD Fraksi Golkar, Siska Karina SH MH juga menyayangkan hal yang sama. Pasalnya, jumlah mesin EDC untuk e-Warung tidak sesuai ketentuan yang ada. Dimana, e-Warung itu harusnya melayani 1:250 pada kenyataannya lebih dari itu.

“Yang parah kita temukan di Desa Sampiran, penerimanya 1000 lebih,” ujarnya.

Pihaknya berharap, penyedia mesin EDC dan pihak terkait terbuka atas penyaluran BPNT yang ada saat ini. Jangan sampai, kata Siska, merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Ini jadi perhatian serius bagi kami di DPRD. Kami minta semua pihak terbuka baik penyedia mesin EDC, suplayer maupun dinas terkait,” tutupnya. (CP-10)