Ketua DPRD Minta APBD 2020 Dibongkar, Bupati: Sudah Gak Usah Diributkan, Apalagi Harus Mengancam

SUMBER  – APBD Tahun 2020 Kabupaten Cirebon minta dibongkar seperti apa yang menjadi keinginan Ketua DPRD nampaknya mulai menjadi polemik baru bagi hubungan antara legislatif dan eksekutif.

Alasan keinginan adanya pembongkaran APBD 2020 yang sebelumnya sudah disahkan oleh DPRD Periode 2014-2019, diungkapkan Mohamad Lutfi tidak singkron dengan persoalan yang ada saat ini. Oleh karena itu, dari keinginan pembongkaran tersebut dinilainya untuk menyesuaikan persoalan yang ada dengan postur anggaran yang tepat sasaran.

“Ya kan, kalau dilihat dari postur anggaran dari APBD 2020 yang sudah disahkan sebelumnya belum sesuai dengan persoalan yang ada. Sehingga, dari APBD tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada saat ini,” tegasnya, Jum’at (15/11).

Bahkan, bila postur APBD 2020 tidak dilakukan pembongkaran disertai dengan tidak adanya pembahasan ulang. Maka tidak menutup kemungkinan dalam penetapan APBD 2020 tidak dapat dilakukan, sehingga akan tetap menggunakan postur APBD 2019.

“Ya sampai sekarang kita gak dikasih dokumen soal APBD 2020, kemungkinan tidak ada keputusan lebih lanjut. Jadi, buat APBD 2020 tetap menggunakan postur APBD 2019,” ujarnya.

Sementara itu terpisah, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi tidak mempersoalkan terkait dengan APBD 2020 yang dinilainya sudah disahkan oleh Anggota DPRD periode 2014-2019 pada saat sebelum masa periodenya selesai.

Oleh karena itu, secara kepastian hukum dalam postur APBD 2020 dimungkinkan tetap dan tidak mengalami perubahan. Terlebih lagi, kata dia, harus menggunakan postur APBD 2019 yang berdampak pada kerugian masyarakat secara keseluruhan.

“Itu kan sudah disahkan sama DPRD Periode 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir. Apalagi dalam penyusunan dan pembahasan pun sudah tidak ada masalah,” ucapnya.

Ia meminta kepada DPRD Kabupaten Cirebon untuk tidak memperkeruh suasana dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih lagi mengancam akan menggunakan APBD 2019 yang akan berdampak pada keputusan political will bagi masyarakat secara keseluruhan.

“Sudah gak usah diributkan apalagi harus mengancam. Dewan cukup mengawasi dari anggaran Tahun 2020 yang sudah disahkan sebelumnya,” tegasnya. (CP-02)