Paripurna AKD Dihujani Interupsi, Fraksi Nasdem Tuding Ada Ketidakadilan

KEJAKSAN – Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon untuk menentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dimulai pukul 14.30 WIB, Senin (7/10).

Rapat paripurna tersebut dihujani intrupsi baik dari Ketua Fraksi maupun Anggota Fraksi lainnya.

Salah satunya Fraksi Nasdem yang tidak puas atas kesepakatan jumlah Anggota pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Pasalnya, dari 17 Anggota Banggar maupun Bamus, Nasdem hanya mendapatkan jatah satu anggota di Bamus dan Banggar.

Berbeda dengan Fraksi Demokrat dimana jumlah kursi di DPRD sama dengan Nasdem yakni 4 kursi, dan menempatkan 3 anggotanya di Banggar dan Bamus.

Atas hal tersebut, Ketua Fraksi Nasdem, Harry Saputra Gani menyampaikan, pembagian komposisi anggota pada Bamus dan Banggar tidak mempunyai aturan yang jelas. Di Pasal 71 pimpinan Banggar dan Bamus merangkap anggota dimana pembagiannya bukan berarti, pimpinan 3 dan 14 dibagi.

“Pimpinan itu otomatis masuk menjadi anggota. Ini udah soal aturan yang bukan bicara logika tapi memang aturanny a seperti itu. Demokrat itu sudah 2, pimpinan satu anggota satu. Bukan pimpinan satu anggota dua jadinya tiga,” kata Harry.

Harry mengungkapkan, yang mendapatkan dua kursi mendapatkan satu di Banggar dan Bamus serta yang memperoleh empat kursi mendapat dua di Banggar dan Bamus.

“Sudah jelas hitungannya. Saat ini bukan soal keputusan. Tadi pagi rapat pimpinan dan fraksi saya ijin keluar, masuk lagi udah ditanda tangani. Adilnya dimana,” ungkapnya.

Masih kata Harry, Demokrat dan Nasdem sama-sama 4 kursi dimana didalam AKD tidak bicara hasil suara tetapi soal perolehan jumlah kursi. Sekarang, kata dia, Demokrat pimpinan satu ditambah anggotanya dua berarti jumlahnya tiga, dan Nasdem satu padahal sama-sama empat kursi.

“Pahami bersama saja. Jangan seperti ini, harusnya kebiasaan lama dirubah. Kita menawarkan dua saja, kan sama empat kursi,” ujarnya.

Harry menjelaskan, kondisinya Demokrat 3 anggota di banggar dan bamus, apakah ini adil. Jangan pernah mengambil hak orang lain dan semua orang juga mengetahui.

“Nasdem komitmen tidak pernah mengambil hak orang lain,” tegasnya.

Menurut Harry, sikap Ketua DPRD yang langsung mengambil keputusan padahal intrupsi belum selesai karena dia masih belajar. Apalagi, bukan dia yang dominasi mimpin rapat.

“Yang penting kedepan pansus Tata Tertib segera merumuskan dengan detail. Ini mah orang memaksakan kehendak sudah mengambil hak Nopel, hak Andi Lie, hak Watid” tandasnya. (CP-06)