Soal Pergantian Sekda, Ketua Komisi I Minta Walikota dan Wakil Walikota Tetap Jaga Komunikasi

KEJAKSAN – Pergantian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon dari Asep Dedi kepada Anwar Sanusi selaku Plt Sekda, dipertanyakan oleh Komisi I DPRD Kota Cirebon.

Untuk itu, Komisi I akan segera memanggil Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) untuk mengetahui bagaimana proses pergantian Sekda serta apa yang menjadi latar belakangnya.

Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah saat di wawamcarai oleh Cirebonpos di Kantornya, Kamis (18/7).

“Kita menghormati kebijakan Kepala Daerah. Tentu kami akan mengundang BKPPD untuk menanyakan pergantian Sekda agar Komisi I jangan sampai terkesan tidak mengetahui,” kata Andru sapaan akrabnya.

Andru mengungkapkan, kalau memang pergantian tersebut sudah sesuai secara aturan, DPRD akan mendukung penuh apa yang sudah menjadi kebijakan Kepala Daerah.

“Kami berharap proses open biding bisa cepat berjalan sehingga bisa muncul Sekda definitif yang baru. Sehingga pelayanan pemerintahan bisa berjalan lebih baik,” ungkapnya.

Terkait penempatan Asep Dedi sebagai Inspektur, menurut Andru, dilihat dari eselon Asep Dedi tidak turun karena untuk Eselon II A hanya untuk Sekda Provinsi. Posisi Asep Dedi ini, kata dia, khusus dimana seharusnya dia bisa naik di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Di provinsi akan bisa dilihat setingkat Kepala Dinas, mungkin Pemkot sudah menyesuaikan sehingga tidak mungkin juga ke sana,” ujarnya.

Andru menuturkan, dengan posisi Eselon II B yang kosong hingga 8 posisi jabatan. Jika tidak dikaryakan di Kota Cirebon, tidak mungkin juga Sekda tidak mempunyai jabatan. Maka, kata dia, hal ini merupakan kebijakan yang efektif.

“Jadi, mengurangi satu ASN yang akan di open biding kan untuk pengisian di Inspektorat,” tuturnya.

Terkait, dua kali rotasi tidak dihadiri Wakil Walikota, menurut Andru, pihaknya berharap komunikasi antara Walikota dan Wakil Walikota bisa berjalan dengan baik dimana kepala daerah ini didalam pemerintah Kota Cirebon.

“Komunikasi Walikota dan Wakil Walikota harus baik, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik juga,” pungkasnya. (CP-06)