Soal Permintaan Kenaikan Tunjangan, Sekretaris Dewan Sebut Harus Jelas Dasar Hukumnya

Foto : CP-06 Sekretaris DPRD Kota Cirebon, Sutisna MSi.

KEJAKSAN – Adanya permintaan kenaikan tunjangan perumahan dan perjalanan dinas bagi Anggota DPRD Kota Cirebon, perlu banyak kajian oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Sehingga kenaikan tersebut sepertinya akan sulit terkabul. Pasalnya kenaikan ini membutuhkan dasar hukum yang jelas yakni Peraturan Walikota (Perwali) yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Sekretaris DPRD Kota Cirebon, Sutisna MSi mengatakan, keinginan dewan menaikan tunjangan perumahan perjalanan dinas baru bisa dilakukan pada APBD Perubahan. Namun, kata dia, perubahan ini harus terlebih dahulu merubah Peraturan Walikota (Perwali) dan Draft Pagu Anggarannya (DPA).

“Kalau pun minta naik paling nanti diperubahan, itu pun harus merubah Perwalinya dulu baru bisa,” kata Sutisna saat diwawancarai ditengah kesibukannya, Rabu (29/5).

Sutisna mengungkapkan, perjalanan dinas dan tunjangan perumahan bukan bagian dari standar umum tunjangan dewan. Sehingga, membutuhkan persetujuan walikota yang tertuang di dalam perwali. Dirinya pun tidak mengetahui detail angka setiap tunjangan, karena persoalan ini di kelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Perjalanan dinas itu ada di Perwali, kalau lainnya ada di dalam standar umum, jadi harus dibedakan. Tidak bisa disamakan,” ungkapnya.

Masih kata Sutisna, dengan melihat kenaikan PAD mungkin saja bisa tunjangan DPRD dinaikkan. Namun, kata dia, semua dikembalikan ke eksekutif dalam pengelolaan anggarannya.

“Mekanismenya seperti itu, jika akan ada kenaikan tunjangan. Namun, dikembalikan lagi kepada kemampuan anggarannya bagaimana,” pungkasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Soal Permintaan Kenaikan Tunjangan, Sekretaris Dewan Sebut Harus Jelas Dasar Hukumnya"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*