Ketua PGRI Minta Pemkot Perhatikan Serius Nasib Honorer dan K2

Foto : Ilustrasi Guru Honorer dan K2 Perlu Perhatian Serius

KEJAKSAN – Program moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini diterapkan diakui oleh Ketua PGRI Kota Cirebon mengganggu bentuk pelayanan, terutama dalam dunia pendidikan. Apalagi sejauh ini Kota Cirebon masih membutuhkan banyak tenaga pendidikan maupun non tenaga pendidik.

Abdul Haris, Ketua PGRI Kota Cirebon mengatakan, nasib guru honorer dan K2 harus diperhatikan oleh pemerintah yang berbeda dengan guru yang terdaftar sebagai ASN. Meskipun sejauh ini, kata dia, sejumlah honorer yang sudah dibarengi dengan SK Walikota sebanyak 1.800. Namun, masih terdapat banyak guru honorer dan K2 yang belum mendapatkan SK Walikota.

“Tenaga non kependidikan dan tenaga pendidikan masih dirasa kurang. Belum lagi soal nasib guru honorer dan K2 yang belum jelas. Maka, kami meminta perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah terkait hal itu,” ujarnya.

Terlebih lagi, di tahun 2019 terdapat sekitar 20 kepala sekolah SD yang akan pensiun juga membutuhkan 2.200 tenaga kependidikan selama moratorium penerimaan CPNS. Tentu, hal ini dirasa sangat besar pengaruhnya dari sisi bentuk pelayanan ditambah lagi guru honorer yang tidak dapat dibayarkan oleh sekolah. Dan, hal itu akan menghambat pembelajaran bagi siswa.

Terlebih lagi, dari hasil tes CPNS banyak guru honorer dan K2 yang mengalami kegagalan. Sehingga, membuat kebutuhan guru belum mendapatkan kejelasan. Melihat hal tersebut, dirinya saat ini sedang memperjuangkan guru honorer dan K2 masuk dalam perekrutan tenaga P3K, karena dapat membantu guru yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.

“Banyak guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Jadi, kami sekarang sedang memperjuangkan nasib mereka,” tuturnya. (CP-02)

Be the first to comment on "Ketua PGRI Minta Pemkot Perhatikan Serius Nasib Honorer dan K2"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*