Kecewa, Kepala Satpol PP Sesalkan Komisi I DPRD Tak Hadiri Rapat Penataan PKL

KESAMBI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon menggelar rapat dengan agenda membahas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Cirebon bersama instansi terkait, di Ruang Rapat Kantor Satpol PP Kota Cirebon, Senin (8/10). Namun demikian, Kepala Satpol PP menyesalkan Komisi I DPRD tak hadir dalam rapat pembahasan penataan PKL tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Andi Armawan menyayangkan ada instansi yang tidak hadir dalam rapat yang pihaknya nilai penting untuk penataan Kota Cirebon tersebut. Bahkan, Andi tidak segan-segan menyebutkan instansi yang membuatnya kecewa karena ketidakhadirannya, instansi tersebut yakni perwakilan Komisi I DPRD Kota Cirebon.

“Kami sudah mengundang semua pihak yang terkait mengenai penataan PKL, termasuk Komisi I. Tapi, tidak hadir dalam rapat ini,” kata Andi saat ditemui seusai rapat.

Menurut Andi, alangkah bijaknya jika Komisi I pun mengindahkan undangan pihaknya untuk mengahadiri rapat tersebut. Pasalnya, pembahasan PKL itu merupakan pembahasan warga Kota Cirebon, dimana anggota DPRD adalah wakil dari masyarakat.

“Saya dalam menegakan peraturan tidak memiliki urusan, apakah besok Pemilu. Karena Cirebon ini milik masyarakat Cirebon, ingin kotanya bersih, tertib,” tegasnya.

Andi mengungkapkan, rapat seperti ini seharusnya dihadiri semua pihak. Pasalnya, rapat ini membahas perwajahan Kota Cirebon, mulai dari mengembalikan fungsi trotoar, penataan PKL, membenahi kemacetan lalu lintas, dan pengawasannya. Akan tetapi, kata Andi, rapat ini hanya dihadiri DPKUKM, perwakilan kelurahan dan kecamatan saja. Instansi lain seperti Dishub dan DPUPR, Komisi I DPRD tidak hadir, mungkin karena memiliki kesibukan lain.

Instansi yang diundang tersebut yakni Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DPKUKM), Kecamatan dan kelurahan terkait, Dishub Kota Cirebon, DPUPR Kota Cirebon dan Komisi I DPRD Kota Cirebon.

“Dalam penataan PKL perlunya sinergitas antar SKPD. Semuanya sama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan kota yang hingga saat ini masih carut marut, dengan masalah itu itu saja, seperti PKL,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM DPKUKM Kota Cirebon, Saefudin Jupri mengungkapkan, pihaknya datang menghadiri undangan rapat, sebagai bentuk tanggung jawab, bahwa penataan dan pembinaan PKL merupakan tugas pokoknya.

“Sudah sering saya katakan, kalau penataan kota ini perlu sinergitas antar SKPD. Perlu koordinasi dan pengawasan bersama, jangan hanya kita dengan Satpol PP. Jangan persoalan PKL yang dibenturkan kita dengan Satpol PP, Perda ini kan dibuat bersama-sama. Karena itu, dalam penegakannya perlu sinergitas semua pihak terkait,” ungkapnya. (CP-06)